Bimtek Dan Diklat Aparatur Pemerintahan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan especially di bidang pemerintahn. Karena itu tujuan diadakan diklat pemerintahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.

Dari beberapa sumber menyatakan pengertian Pemerintahan memiliki arti luas dan arti sempit, Pemerintahn dalam arti luas adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan eksekutif ( seperti : Presiden, Raja ataupun Perdana Menteri) dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Demikian pengertian pemerintahan adalah mencakup seluruh badan / lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.  ada yang hanya terdiri dari satu badan saja yaitu eksekutif. Semua fungsinya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Info Bimtek dan Diklat Aparatur Pemerintahan

Kekuasaan suatu negara terdiri dari tiga macam kekuasaan dan disebut dengan Trias Politica, seperti :

1.  Legislatif.
2. Kekuasaan Eksekutif.
3. Dan Kekuasaan Yudikatif.

Suatu pemerintahan dikatakan baik jika adanya sistem pemerintahan yang baik pula, sistem Pemerintahan yaitu suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan maka membentuk satu – kesatuan dalam suatu negara yang berdaya upaya untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Dengan ini kami telah mengadakan sosialisasi / pelatihan / bimtek pemerintahan di beberapa wilayah dengan narasumber yang berkompeten dan fasilitas yang memadai.

Berikut beberapa pilihan Materi Bimtek dan Diklat Pemerintahan :

1. Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah.
2. Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
6. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
8. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
9. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) 
10. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
11. Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13. Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
14. Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).