Info Bimtek Alokasi Dana Desa
Bimtek Alokasi dana desa. Selain Pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.
Desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas/ Instansi Pemerintahan kabupaten,dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh Dinas/ Instansi itu sendiri ( top down ). Sekalipun programnya baik,tapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
hasilnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang di tentukan daerah maupun pemerintah.
Info Bimtek Keuangan
Bimtek Keuangan adalah suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana secara teknis dan terorganisir. Karena itu pelatihan tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja baik itu individu, lembaga, maupun instansi pemerintah khususnya di bidang keuangan. Di era modern seperti saat ini teknik pengelolaan keuangan semakin berkembang pesat maka kami menyediakan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat terutama di bidang keuangan.
Info Bimtek Alokasi Dana Desa
Untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pelaksanaan Alokasi DANA DESA. Dengan ini Kami Lembaga Kajian Nasional ( LKN ) akan melaksankan pelatihan nasional yaitu Bimtek Rencana Strategi Pelaksanaan Alokasi Dana DESA ( ADD ). Pelatihan tersebut akan diselenggarakan Pada;
MATERI
- KEUANGAN
- KEPEGAWAIAN
- KESEHATAN
- BARANG & ASET
- DPRD
- PERPAJAKAN
- Lingkungan Hidup
- PROTOKOLER
- KEARSIPAN
- Pengadaan Barang/Jasa
- Aparatur Pemerintahan
- SATPOL PP
- Desa, Camat/Lurah
1. Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah. 2. Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi. 4. Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM. 6. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD 7. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif. 8. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). 9. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. 10. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah. 11. Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. 12. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 13. Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. 14. Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). |
1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP. 2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. 3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih. 7. Bimtek Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP. 8. Diklat Intelejen Satpol PP |
1. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa 2. Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa 3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan 5. Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa 6. Sistem Pembangunan Desa 7. Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 8. Tanggungjawab Camat/Lurah/Kepala Desa 9. Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 10. Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 11. Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes) 12. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES 13. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa 14. Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa 15. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan 16. Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Swakelola. |
Info :
Untuk Pendaftaran dan info bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan baca syarat dan ketentuan dibawah ini * Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap) * Membayarkan biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap) 1. Membawa Surat Tugas/SPPD. 2. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai. 3. Pendaftaran dapat dilakukan by Phone / SMS / Whatsapp dengan menyebutkan pilihan tema bimtek / diklat atau pelatihan yang akan diikuti. Untuk lebih lengkapnya akan kami informasikan melalui telepon atau chat, jadi segera hubungi kami sekarang juga untuk mengikuti bimtek dan diklat. |
Semoga Bermanfaat Terimakasih.