Kategori: Info Diklat Nasional

Bimtek dan Diklat Permenpan RB No 8 Tahun 2021

Permenpan RB No 8 Tahun 2021 – Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja; penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi […]

Bimtek Permenpan Rb No 6 Tahun 2022

Bimtek Permenpan Rb No 6 Tahun 2022 – Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden dan diselaraskan oleh Menpan dan RB nomor 17 Tahun 2021 salah satunya yaitu pengalihan jabatan Administrator dan Pengawas menjadi jabatan fungsional dalam rangka mempercepat proses pelayanan yang tidak berbelit-belit dan langsung kepada sasaran sekaligus dapat memangkas Birokrasi yang lebih efisien dan […]

Bimtek PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Bimtek PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Agustus 2021. PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang juga mengatur disiplin PNS. Dalam Peraturan Pemerintah ini […]

Bimtek Dan Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021

Bimtek Dan Sosialisasi Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 sudah keluar pedomannya dari Kementerian Desa PDTT. Permendesa PDTT 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 […]

Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen

Diklat okupasi

Diklat Okupasi (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran […]