Info Bimtek Alokasi Dana Desa

Info Bimtek Alokasi Dana Desa

Bimtek Alokasi dana desa. Selain Pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Desa memperoleh bantuan pembangunan dari Dinas/ Instansi Pemerintahan kabupaten,dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh Dinas/ Instansi itu sendiri ( top down ). Sekalipun programnya baik,tapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

hasilnya sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang di tentukan daerah maupun pemerintah.

Info Bimtek Keuangan

Bimtek Keuangan adalah suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana secara teknis dan terorganisir. Karena itu pelatihan tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja baik itu individu, lembaga, maupun instansi pemerintah khususnya di bidang keuangan. Di era modern seperti saat ini teknik pengelolaan keuangan semakin berkembang pesat maka kami menyediakan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat terutama di bidang keuangan.

Info Bimtek Alokasi Dana Desa

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pelaksanaan Alokasi DANA DESA. Dengan ini Kami Lembaga Kajian Nasional ( LKN ) akan melaksankan pelatihan nasional yaitu Bimtek Rencana Strategi Pelaksanaan Alokasi Dana DESA ( ADD ). Pelatihan tersebut akan diselenggarakan Pada;

MATERI

1. Bimtek Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Bimtek Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara, PPK – SKPD, PPTK, BUD dan Verifikasi
3. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
4. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
5. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
6. Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
8. Diklat PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
10. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
11. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
12. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
13. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
14. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
15. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
16. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
17. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
18. Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
19. Bimtek Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
20. Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
21. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
22. Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
23. Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
24. Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
25. Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
26. Bimtek Rencana kebutuhan dan anggaran sarana prasarana dan aplikasi perencanaan
1. Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
2. Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
3. Menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLUD.
4. Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender serta Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.
5. Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.
7. Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
8. Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
9. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota
10. Bimtek Peningkatan mutu Akreditasi Puskesmas (Kaji Banding )
11. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
12. Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
13. Bimtek Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
14. Bimtek Komunikasi Perubahan dan Perilaku
15. Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskemas (BLUD)
16. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit
17. Bimtek Tantangan,Tugas Dan Peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
18. Bimtek Pengelolaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum (BLUD)
19. Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
20. Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres No. 6 Tahun 2018
21. Bimtek Peningkatan Mutu (Re Akreditasi) Puskesmas
1. Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah.
2. Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
4. Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
6. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
7. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
8. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
9. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
11. Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
13. Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
14. Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
2. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
7. Bimtek Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
8. Diklat Intelejen Satpol PP
1. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa
2. Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa
3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
5. Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
6. Sistem Pembangunan Desa
7. Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
8. Tanggungjawab Camat/Lurah/Kepala Desa
9. Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
10. Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
11. Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
12. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
13. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa
15. Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
16. Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Swakelola.

Info :

Untuk Pendaftaran dan info bimtek dan diklat nasional lebih lanjut, silahkan baca syarat dan ketentuan dibawah ini

* Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)
* Membayarkan biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)

1. Membawa Surat Tugas/SPPD.
2. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.
3. Pendaftaran dapat dilakukan by Phone / SMS / Whatsapp dengan menyebutkan pilihan tema bimtek / diklat atau pelatihan yang akan diikuti.

Untuk lebih lengkapnya akan kami informasikan melalui telepon atau chat, jadi segera hubungi kami sekarang juga untuk mengikuti bimtek dan diklat.

 Semoga Bermanfaat Terimakasih.

Updated: 2019-12-08 — 3:51 pm